GresikSatu | Penurunan angka kemiskinan sepertinya menjadi agenda wajib Pemerintah Kabupaten Gresik. Faktanya dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik 2023, 20 persen diperuntukan untuk kemiskinan.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Gresik Much Abdul Qodir. Ia menjelaskan, pembahasan Rancangan APBD 2023 sudah memasuki tahap akhir. Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Gresik sudah melaksanakan finalisasi, Jum’at (18/11/2022).
“Semua tahapan sudah selesai, termasuk finalisasi. Ini tinggal pengesahan saja. InsyaAllah pekan depan disahkan,” kata politisi PKB asal Kecamatan Wringinanom tersebut, kemarin.
Qodir memaparkan, dalam APBD 2023 isu kemiskinan menjadi salah satu program prioritas, selain infrastruktur dan banjir Kali Lamong. Dari alokasi belanja daerah sebesar Rp 4,1 triliun, 20 persennya untuk penanganan kemiskinan.
“Kalau dihitung – hitung persentase untuk penanganan kemiskinan sebesar 20 persen. Karena sifatnya kan melekat di beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” imbuh wakil rakyat dari dapil Wringinanom – Driyorejo.
Ia mencontohkan anggaran di Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga. “Di sana kan ada alokasi untuk mendorong ekonomi kreatif. Kemudian Dinas Koperindag yang mengurusi UMKM, itu salah satu misi penurunan UMKM. Dan di dinas – dinas lain juga,” pungkas dia. (ADV)