GresikSatu | Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Gresik menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024 masih belum mencerminkan kemandirian fiskal.
Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Gresik saat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, Selasa (10/6/2025).
“Kami mencatat bahwa dari total realisasi pendapatan daerah sebesar Rp3,73 triliun, sekitar 62,87 persen masih berasal dari transfer pemerintah pusat. Sementara kontribusi PAD hanya 37,13 persen. Ini menunjukkan bahwa kemandirian fiskal kita masih lemah,” ungkap Juru bicara Fraksi Gerindra, Yuyun Wahyudi.
Fraksi Gerindra juga mempertanyakan apakah Pemerintah Kabupaten Gresik memiliki strategi jangka menengah yang jelas untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat. Termasuk upaya konkret dalam menggenjot pendapatan asli daerah dari sektor-sektor potensial.
“Perlu ada langkah taktis dan terukur dalam memperluas basis PAD. Misalnya optimalisasi pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan aset daerah yang lebih produktif,” tambahnya.
Selain pendapatan, Yuyun atau yang kerap disapa Bowo itu juga menyoroti aspek pembiayaan daerah. Dalam laporan yang disampaikan, penerimaan pembiayaan mencapai Rp76,37 miliar, sementara pengeluaran pembiayaan sebesar Rp20,15 miliar, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp56,22 miliar.
Bowo juga mempertanyakan apakah perencanaan pembiayaan ini telah mempertimbangkan risiko fiskal jangka menengah. Menurutnya, perencanaan keuangan tidak boleh sekadar menutup selisih anggaran, tapi juga harus memperhatikan keberlanjutan fiskal.
“Kami juga mencermati Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang mencapai Rp89,07 miliar. Ini harus dikelola dengan cermat, jangan sampai justru menunjukkan lemahnya penyerapan anggaran atau ketidaksiapan pelaksanaan program,” tegasnya.
Sorotan lain dari Fraksi Gerindra adalah soal realisasi belanja modal daerah yang sangat rendah. Dari total belanja daerah sebesar Rp3,697 triliun, belanja modal hanya terserap sebesar 11,48 persen.
“Kami ingin tahu proyek-proyek infrastruktur apa saja yang tidak berjalan dan apa penyebabnya. Belanja modal semestinya menjadi prioritas karena manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Fraksi Gerindra juga mencatat rendahnya serapan anggaran di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Ia mencontohkan Inspektorat hanya menyerap 45,89 persen anggaran, Dinas Sosial 76,28 persen, serta Dinas Perikanan yang belum optimal.
“Hal ini menunjukkan bahwa masih ada masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Kami mendesak agar ke depan ada perbaikan dalam aspek planning dan delivery belanja agar anggaran tidak kembali menjadi SILPA,” imbuh mantan Aktivis PMII itu.
Di akhir penyampaiannya, Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah. Menurutnya, laporan pertanggungjawaban keuangan harus bisa diakses masyarakat melalui portal publik resmi Pemkab Gresik.
“Kami ingin memastikan bahwa keterbukaan ini benar-benar dilaksanakan, agar pengawasan publik berjalan dan akuntabilitas keuangan daerah terus meningkat,” pungkasnya.
Kendati demikian, Bowo mengapresiasi capaian pengelolaan keuangan Pemkab Gresik yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Namun, ia menegaskan bahwa capaian tersebut belum sejalan dengan upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah.