GresikSatu | Meski belum memiliki gedung sendiri, Sekolah Rakyat di Gresik akan mulai berjalan pada tahun ajaran 2025.
Sebanyak 50 siswa dari keluarga miskin ekstrem akan belajar di UPT SMPN 30 Gresik sebagai lokasi sementara dari program prioritas nasional ini.
Sebab Pemkab Gresik juga telah menyiapkan lahan baru di Desa Raci Tengah sebagai lokasi pengembangan Sekolah Rakyat pada tahun ajaran 2026.
Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Ummi Khoiroh, saat mendampingi kunjungan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Robben Rico, bersama Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, di lokasi yang akan menjadi embrio Sekolah Rakyat, Jumat (18/4/2025).
“UPT SMPN 30 Gresik ditetapkan sebagai lokasi perdana Sekolah Rakyat di Gresik. Meski belum punya gedung sendiri, kami tetap mulai tahun ini dengan memanfaatkan ruang yang ada. Ada dua rombongan belajar, masing-masing maksimal 25 siswa,” jelas Ummi.
Ia menegaskan, siswa yang diterima harus berasal dari desil 1 dan 2, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi terendah atau tergolong miskin ekstrem berdasarkan data nasional.
“Ini syarat mutlak. Tidak bisa dinegosiasi. Sekolah ini hanya untuk warga Gresik yang benar-benar membutuhkan,” tegasnya.
Adapun untuk jumlah siswa yang masuk kategori Sekolah Rakyat di Gresik berjumlah 57.837 anak. Data ini sesuai catatan dari Dinas Sosial Gresik, anak yang masuk pada desil 1 dan 2 itu berjumlah 57.837 anak.
“Total ada 57.837 anak. Rinciannya, SD sebanyak 28.076 anak, SMP 15.436 anak, dan SMA 14.325 anak,” bebernya.
Sekjen Kemensos, Robben Rico, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak sekadar soal akses pendidikan, tapi juga sebagai instrumen memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Ia berharap sekolah ini tidak hanya menjadi simbol kehadiran negara, tapi juga menghasilkan lulusan yang unggul dan berkarakter.
“Sekolah ini tidak boleh diisi sembarangan. Hanya untuk mereka yang benar-benar masuk dalam kategori miskin ekstrem. Tidak boleh ada titipan. Guru-guru juga akan diseleksi ketat. Karena ini amanat langsung dari Presiden,” tegas Robben di hadapan para guru dan tokoh masyarakat Sidayu.
Sementara itu, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani menyebutkan, keberadaan Sekolah Rakyat akan menjadi pilot project nasional dengan sistem asrama atau boarding school.
Ia menyampaikan bahwa UPT SMPN 30 hanya langkah awal. Pemkab Gresik juga telah menyiapkan lahan baru di Desa Raci Tengah sebagai lokasi pengembangan pada tahun ajaran 2026.
“Ini bukan sekadar program. Ini misi besar untuk menyeimbangkan kesenjangan pendidikan. Kami ingin generasi dari keluarga miskin pun punya kesempatan yang sama untuk unggul. Gresik siap jadi salah satu dari enam daerah embrio Sekolah Rakyat,” ujar Gus Yani, sapaan akrab Bupati.
Rombongan Kemensos dan Pemkab Gresik juga melakukan peninjauan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana di SMPN 30, mulai dari ruang kelas, tempat ibadah, toilet, hingga fasilitas pendukung lainnya.
Hasil tinjauan ini akan menjadi dasar evaluasi kesiapan sebelum pembangunan fasilitas baru dimulai.
Hingga saat ini, Pemkab Gresik tengah menunggu proses hibah atau alih status aset dari Kementerian PUPR sebagai dasar pembangunan gedung Sekolah Rakyat yang permanen.