GresikSatu | Driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam Perhimpunan Driver Online Indonesia (PDOI) Gresik bersama Koalisi Frontal menyatakan penolakan tegas terhadap program Grab Hemat yang diterapkan oleh manajemen Grab.
Mereka menilai program tersebut sangat merugikan mitra pengemudi dan menyalahi aturan, terutama terkait potongan maksimal yang telah ditetapkan.
Sekretaris Jenderal PDOI Jawa Timur, Eka Koko Indrawadi menyampaikan bahwa program ini bukan hanya menambah beban biaya bagi mitra, tetapi juga memaksa mereka untuk ikut serta agar tetap mendapatkan order.
“Dengan program Grab Hemat ini, kami dipaksa membayar Rp12.500 per hari untuk mendapatkan tujuh trip prioritas. Kalau tidak ikut, performa kami bisa turun, orderan berkurang. Ini bentuk pemaksaan terselubung,” ungkapnya, Jumat (25/4/2025).
Ia menegaskan, berdasarkan peraturan yang berlaku, potongan yang dibebankan kepada driver tidak boleh melebihi 20 persen. Namun dalam praktiknya, program Grab Hemat justru membuat para driver harus merogoh kocek sendiri demi bisa tetap beroperasi.
“Banyak driver, baik roda dua maupun roda empat, yang menjadikan pekerjaan ini sebagai mata pencaharian utama. Secara logika, ini sudah tidak masuk akal,” tambahnya.
Program Akses Hemat pada layanan GrabCar ini akan diberlakukan mulai 5 Mei mendatang. Untuk mendapatkan prioritas order, driver harus mendaftar melalui aplikasi dan membayar sejumlah biaya harian. Dana yang dibayarkan diklaim akan dialihkan sebagai promo penumpang.
“Kenapa justru kami yang harus menyubsidi promo untuk penumpang? Ini bukan bentuk kemitraan, ini eksploitasi,” tegas Koko.
Program Grab Hemat juga dinilai sebagai strategi bisnis yang tidak sehat, karena hanya menguntungkan pihak aplikator dengan cara menekan mitra pengemudi. Bahkan, kontribusi order dari program ini di Gresik disebut mencapai 55 persen dari total order harian—menjadikannya program dominan yang sulit dihindari para driver.
“Yang jelas kita menolak program hemat,” tandasnya.
Sebagai bentuk perlawanan, gabungan komunitas ojol dari Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Madiun, Kediri, dan Magetan berencana menggelar aksi besar secara nasional pada 20 Mei 2025 mendatang.
Tuntutan yang akan mereka bawa di antaranya: penghapusan program Grab Hemat, penurunan potongan aplikasi menjadi 10 persen, penghentian rekrutmen driver baru, serta segera diterbitkannya Undang-Undang Transportasi Online Indonesia.
Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah provinsi untuk segera mengeluarkan Peraturan Gubernur yang mengatur aplikator dan memberikan sanksi tegas bagi yang melanggar. Jika tuntutan tidak digubris, mereka bahkan mengancam akan menyegel kantor aplikasi.
Sementara itu, PIC Grab Gresik, Fajar menyatakan bahwa isu ini bukan menjadi kewenangannya untuk dijawab dan masih menunggu arahan dari kantor pusat.
“Terkait kemungkinan GrabCar Hemat dihapuskan, saya tidak bisa menjawab. Tapi saya sudah menyampaikan mekanisme dan teknis layanan Grab Hemat kepada mitra. Untuk selebihnya, kami masih menunggu keputusan dari pusat,” pungkasnya.