GresikSatu | Upaya memperkuat partisipasi politik pemuda kembali digaungkan Dewan Koordinasi Cabang (DKC) Garda Bangsa Kabupaten Gresik.
Melalui forum Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) yang digelar bersama pengurus Dewan Koordinasi Anak Cabang (DKAC) se-Kabupaten Gresik di Kantor DPC PKB, Rabu (2/7/2025), Garda Bangsa menegaskan komitmennya untuk mendorong generasi muda terlibat aktif dalam proses perumusan kebijakan daerah.
Ketua DKC Garda Bangsa Gresik, Pondra Priyo Utomo, menyatakan bahwa pemuda harus berada di garda depan dalam proses pembangunan, tidak hanya menjadi objek kebijakan.
Menurutnya, kehadiran pemuda di ruang-ruang strategis politik sangat penting untuk memastikan kebijakan pemerintah berpihak pada kebutuhan generasi muda.
“Garda Bangsa harus menjadi ruang produktif untuk diskusi, gagasan, dan aksi nyata. Kita ingin pemuda tidak hanya menjadi penonton, tapi terlibat langsung dalam menentukan arah kebijakan, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten,” tegas Pondra, Kamis (3/7/2025).
Sebagai bentuk konkret, Pondra menargetkan terbentuknya 1.700 kader Garda Bangsa yang tersebar di seluruh kecamatan dan desa di Kabupaten Gresik.
Struktur organisasi pun telah dirancang dengan matang: 30 kader di tingkat cabang (DKC), minimal 7 kader di setiap tingkat anak cabang (DKAC), dan minimal 5 kader di tingkat ranting.
“Kalau struktur ini terbentuk secara merata, kita akan memiliki mesin organisasi yang kuat untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi pemuda dari akar rumput,” ungkapnya.
Selain itu, Pondra yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi IV DPRD Gresik menekankan bahwa seluruh bidang di internal DKC sudah lengkap dan siap bergerak.
Selanjutnya, ia mendorong agar program kerja yang disusun tidak bersifat seremonial, melainkan menyentuh langsung kepentingan masyarakat, khususnya anak muda.
“Kami akan segera menyusun program kerja konkret yang berdampak langsung. Garda Bangsa bukan organisasi simbolik, tapi wadah penggerak kebijakan dan solusi,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris DPC PKB Gresik, Imron Rosyadi, menyampaikan bahwa pengangkatan Pondra sebagai Ketua DKC Garda Bangsa didasarkan pada pengalamannya di legislatif.
Posisi tersebut dinilai strategis untuk menjembatani aspirasi pemuda dengan ruang-ruang pengambilan keputusan di pemerintahan.
“Mas Pondra bukan hanya politisi, tapi juga representasi anak muda di parlemen. Ia punya akses langsung ke ruang-ruang perumusan kebijakan. Itu jadi peluang besar agar suara pemuda bisa lebih kuat terdengar,” terang Imron.
Namun, Imron juga menyoroti tantangan utama yang dihadapi: rendahnya partisipasi politik di kalangan pemuda. Banyak anak muda yang aktif berdiskusi di media sosial atau warung kopi, tetapi enggan terjun langsung dalam proses politik formal. Akibatnya, kebijakan publik masih banyak dipengaruhi oleh cara pandang generasi tua.
“Demokrasi sehat lahir dari partisipasi publik, termasuk pemuda. Kalau politik hanya diisi oleh generasi lama, tentu prioritas kebijakannya akan condong ke mereka. Karena itu, pemuda harus mengorganisir dirinya sendiri dan berpikir progresif,” tegasnya.
Imron berharap keberadaan Garda Bangsa dapat menjadi katalisator lahirnya pemuda-pemuda progresif di Gresik. Dengan dukungan struktur organisasi yang solid dan koneksi ke lembaga legislatif, Garda Bangsa diharapkan mampu membawa perubahan nyata, bukan hanya menjelang Pemilu, tetapi juga pascapemilihan.
“Politik memang hanya sehari di TPS, tapi dampaknya lima tahun. Garda Bangsa hadir untuk memastikan dampak itu benar-benar terasa bagi rakyat, terutama generasi muda,” pungkasnya.