GresikSatu | Dimata para aktivis buruh sosok Siswanto sangatlah tidak asing. Bagaimana tidak, putra asli Gresik ini selalu di barisan paling depan jika menyangkut persoalan ketidakadilan yang dialami para buruh.
Bertahun-tahun hidupnya pun diwakafkan untuk perjuangan para buruh. Tak ayal, atas kiprahnya di dunia pergerakan itu, Siswanto bahkan dipercaya menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FSP KEP-KSPI Jawa Timur.
Jejak perjuangan menjadi aktivis buruh dimulai sejak dirinya aktif di FSPKEP KSPI tahun 2012 lalu. Dari sanalah naluri kritis terkait persoalan buruh terus di pupuk. Ia bahkan beberapa kali memimpin aksi para buruh di Gresik dan Jawa Timur.
“Saya sudah lebih dari 15 tahun jadi buruh di industri makanan dan minuman. 10 tahun diantaranya bekerja sebagai buruh PT Karunia Alam Segar,” cerita Siswanto, kepada Gresiksatu.com, pada Jum’ar (15/11/2024).
Kegigihan dalam berjuang, membuat Siswanto pun menempati posisi pimpinan para buruh. Diantaranya pengurus DPC, sekretaris DPD FSPKEP KSPI Jawa Timur hingga Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) FSP KEP-KSPI Jawa Timur.
“Kegiatan kita adalah mengawal problem terkait buruh, terutama dalam hal penetapan upah UMK maupun UMP. Kita bahkan melakukan konsolidasi federasi antar provinsi dalam rangka mengawal kebijakan pengubahan terhadap pekerja untuk memastikan buruh lebih sejahtera,” tuturnya.
Salah satu fokus utama Siswanto adalah memastikan penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dan upah minimum provinsi (UMP) di Jawa Timur berjalan adil dan sesuai dengan kebutuhan hidup layak pekerja.
Tidak sampai di situ, pria kelahiran Desa Padeg, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik itu juga mengkritisi mekanisme penetapan upah sebelumnya yang dianggap tidak melibatkan secara penuh perwakilan buruh.
“Kami akan mengembalikan fungsi dewan pengupahan agar lebih transparan dan melibatkan semua pihak. Ada rumus yang melibatkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak. Kami akan terus mengawal agar kenaikan upah setiap tahunnya sesuai dengan rumus tersebut,” tegasnya.
Pria berumur 35 tahun ini juga menyoroti banyaknya kasus pelanggaran upah yang terjadi di perusahaan-perusahaan di Jawa Timur. Ia menyayangkan lemahnya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar aturan ketenagakerjaan.
“Seringkali kita melaporkan pelanggaran, namun belum ada sanksi tegas yang diberikan kepada perusahaan. Padahal ada sanksi administratif yang bisa diterapkan, seperti pencabutan izin operasional,” terangnya.
Selain fokus pada isu ketenagakerjaan, Siswanto juga mengajak para buruh untuk tetap menjaga kondusivitas dalam menghadapi tahun politik. Ia menekankan pentingnya aksi-aksi yang bersifat normatif dan tidak mengganggu ketertiban umum saat Pemilihan Kepala Daerah berlangsung.
“Kita harus tetap kritis terhadap para calon pemimpin, namun juga menjaga situasi tetap kondusif. Kami akan terus mengawal janji-janji politik para calon pemimpin terkait kesejahteraan pekerja,” tuturnya.
