GresikSatu | Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir mendorong pemerintah agar ikut terlibat aktif, dalam penanganan kasus narkoba. Utamanya terkait pencegahan.
Pasalnya, penyebaran narkotia di Kabupaten Gresik, hingga kini dianggap masih marak. Korbannya tidak hanya orang dewasa saja, melainkan juga anak-anak dan perempuan.
Penanganan kasus narkoba di Gresik tidak bisa hanya dikerjakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) saja. Pemerintah harus hadir dalam mewujudkan kota tanggap ancaman narkoba.
“Mendorong pemerintah, karena tugas pemberantasan tak hanya BNN saja,” kata Qodir saat menjadi narasumber di workshop penguatan kapasitan kepada insan media untuk mendukung Kota Tanggap Ancaman Narkoba, Kamis (3/2/2022).
Baca Juga :Â Gandeng Insan Media, BNN Gresik Perangi Bahaya Narkoba
Qodir juga menilai, Gresik yang menjadi kawasan penyangga ibu kota Jawa Timur, merupakan surga bagi pengedar barang terlarang.
“Hal itu dibuktikan jika di wilayah Jatim sendiri Gresik masuk menjadi kota hitam. Ini harus menjadi atensi bersama,” paparnya.
Agar penanganan kasus narkoba semakin masif. Politikus PKB itu memberikan beberapa saran kepada pemerintah. Seperti, mengawal implementasi program atas Perda Gresik Nomor 11 tahun 2020, tentang fasilitasi pencegahan narkotika.
“Perda ini muncul, merupakan bentuk serius keprihatinan teman-teman DPRD Gresik atas kasus yang beredar,” bebernya.
Baca Juga :Â DPRD Gresik Gelar FGD, Bahas Kaidah Ekologis Pembangunan Jalan dan Jembatan
Kemudian, mendorong Pemda Gresik agar menyusun program dan kegiatan pencegahan narkoba pada RKPD dalam APBD setiap tahunnya. Hal ini supaya, perencanaan program pencegahan agar tertata sistematis.
Selain itu, Qodir juga menyoroti, keperpihakan pemerintah yang masih lemah jika dibandingkan dengan penanganan terhadap pemberantasan korupsi dan terorisme.
“Padahal keberadaan kasus korupsi dan terorisme, sebanding dengan kasus narkoba yang merusak generasi bangsa,” pungkasnya. **