GresikSatu | Masih maraknya jeratan rentenir dan pinjaman online ilegal di kalangan nelayan menjadi sorotan serius anggota DPR RI Komisi XI, Thoriq Majiddanor.
Politikus muda yang akrab disapa Jiddan itu mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk hadir lebih aktif membuka akses permodalan formal yang ramah bagi nelayan.
Hal ini disampaikan Jiddan saat meresmikan kantor baru Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Gresik, Jumat (13/6/2025).
Kantor yang berlokasi di Jalan Tanjungrejo, Desa Pangkahwetan, Kecamatan Ujungpangkah itu diharapkan menjadi pusat aktivitas organisasi sekaligus rumah aspirasi bagi komunitas nelayan pesisir utara Gresik.
“Nelayan harus punya akses yang adil terhadap sumber permodalan. Negara harus hadir melalui BUMN untuk menghindarkan mereka dari jebakan utang berbunga tinggi,” tegas Jiddan di hadapan pengurus HNSI dan perwakilan nelayan.
Ia mengaku prihatin dengan fenomena banyaknya nelayan yang terpaksa meminjam dana ke tengkulak, rentenir, atau aplikasi pinjaman online karena minimnya alternatif pembiayaan dari lembaga keuangan formal.
Sebagai anggota Komisi XI DPR RI yang membidangi keuangan dan perbankan, Jiddan berkomitmen mendorong lembaga seperti Bank BRI, Bank Mandiri, dan Pegadaian agar lebih proaktif menjangkau nelayan melalui program pembiayaan mikro yang mudah diakses.
“Harus ada skema khusus yang disesuaikan dengan siklus hidup nelayan. Jangan disamakan dengan pelaku UMKM lainnya. Ini soal keberpihakan,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPC HNSI Gresik, Samaun, menyambut baik dukungan Jiddan dan berharap kehadiran kantor baru ini bisa menjadi titik balik kebangkitan organisasi nelayan di Gresik.
“Kantor ini kami siapkan sebagai rumah aspirasi dan pusat pelayanan bagi nelayan. Di sini kami ingin menjadi jembatan antara para nelayan, pemerintah, dan pemangku kebijakan,” ujarnya.
Menurutnya, HNSI hadir bukan hanya untuk mengadvokasi persoalan ekonomi, tapi juga menjadi ruang mediasi atas konflik horisontal antarnelayan dan persoalan regulasi yang menyulitkan pelaku usaha perikanan.
Ia menambahkan, Gresik sebagai salah satu sentra perikanan di Jawa Timur memiliki potensi besar jika didukung dengan kebijakan yang berpihak pada pelaku sektor kelautan.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris DPD HNSI Jawa Timur, Sutoyo Muslih. Ia menilai HNSI berperan strategis dalam meningkatkan kapasitas dan daya saing nelayan, terutama di tengah perubahan zaman dan teknologi.
“Melalui HNSI, para nelayan bisa saling belajar, berbagi informasi tentang alat tangkap, teknik penangkapan ikan, hingga cara mengakses pasar yang lebih luas,” ujarnya.
Sutoyo juga mendorong agar wakil rakyat dari daerah pemilihan Gresik-Lamongan lebih aktif menyalurkan program Pokok Pikiran (Pokir) dan Jasmas kepada komunitas nelayan.
“Dengan dukungan dari pemerintah, legislatif, dan BUMN, kami yakin kesejahteraan nelayan bisa ditingkatkan secara nyata,” pungkasnya.