GresikSatu | Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah terus menjadi sorotan di Kabupaten Gresik. Meski telah berjalan di beberapa titik, realisasi penyediaan dapur sebagai penunjang utama program ini dinilai masih jauh dari kebutuhan.
Hingga pertengahan Mei 2025, baru ada 3 dapur yang aktif dari estimasi kebutuhan sebanyak 98 dapur untuk melayani 268.472 siswa dari berbagai jenjang. Mulai TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, dan SKB di seluruh wilayah Gresik.
Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Muchamad Zaifudin, mengungkapkan bahwa program MBG hingga saat ini baru sembilan dapur yang ada. Tiga di antaranya sudah aktif di daerah PPS, Ambeng-Ambeng, dan Menganti.
“Total ada 9, 6 masih persiapan dan 3 dapur umum sudah aktif berjalan,” ungkapnya, Sernin (19/5/2025).
Ia menjelaskan, kebutuhan dapur dihitung berdasarkan rasio ideal satu dapur untuk 3.000 hingga 3.500 siswa. Artinya dengan total peserta program MBG sebanyak 268.472 siswa dibutuhkan sekitar 98 dapur untuk melayani seluruh siswa.
Zaifudin juga menyebutkan bahwa salah satu solusi yang sedang dirancang oleh pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan dapur umum. Yakni mengonversi kantin-kantin sekolah yang sudah memenuhi standar menjadi dapur MBG.
“Ada alokasi dana Rp 5 miliar Belanja Tak Terduga (BTT) untuk pemenuhan standar dapur MBG,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik, Lutfi Dawan, menambahkan bahwa hingga kini skema pendaftaran dapur MBG masih dalam proses penyempurnaan di tingkat kabupaten/kota.
“Pendaftaran dilakukan melalui BGA yang telah terdaftar baik atas nama yayasan maupun perorangan. Namun dari pengajuan yang telah kami lakukan, masih belum ada tindak lanjut dari pihak BGN,” tuturnya.
Ia juga mengakui bahwa peran pemodal sangat penting dalam mempercepat implementasi MBG. Saat ini, tiga dapur yang sudah berjalan merupakan inisiatif dari para pengusaha dalam hal penyediaan fasilitas dapur dan alat-alat masak yang sesuai standar.
“Kesiapan masyarakat Gresik masih belum, baik dari segi bangunan maupun alat pendukung. Bahkan aspek transportasi ke beberapa titik distribusi. Untuk itu kami mendorong pihak eksekutif agar lebih proaktif,” pungkasnya.