GresikSatu | Proyek infrastruktur tahun 2022 yang telah berhasil diselesaikan para kontraktor ternyata masih belum dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Utang yang mencapai Rp 13 miliar tersebut dijanjikan lunas pada bulan Februari 2023, namun hingga pertengahan bulan Maret 2023 masih belum ada kepastian.
Maka dengan itu, Komisi III DPRD Gresik menggelar rapat kerja bersama Sekda Gresik, Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), serta Dinas Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman (DCKPP) Gresik, Rabu (15/03/2023).
Anggota Komisi III, Moh Syafi’ AM mengatakan sebagai tindak lanjut Banmus dan TAPD tentang kewajiban pembayaran atas pekerjaan Tahun Anggaran 2022. Pihanya berwenang dalam melakukan pengawasan jalannya program yang sehat.
“Tugas kami adalah melakukan pengawasan. Permasalahannya jelang tutup buku di tahun 2022 ke 2023, para eksekutif juga sudah mengetahuinya. Percuma saja jika sudah diberi rentang waktu pembayaran tunggakan, tapi tak kunjung selesai. Ini akan berpengaruh pada kepercayaan pemerintah,” katanya, Rabu (15/03/2023).
Sementara itu, Sekda Gresik Achmad Washil Miftahul Rahman menegaskan peraturan bupati (perbup) tentang pergeseran anggaran di APBD Gresik tahun 2023 sudah diteken pada 13 Maret lalu, tunggakan tersebut akan dilunasi pada tanggal 20 Maret ini.
“Setelah terbit SPM untuk pembayaran, akan segera dibayarkan. Insya Allah, tanggal 20 Maret lunas,” bebernya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik Eddy Santoso mengungkapkan bahwa kas daerah Pemkab Gresik tersedia Rp 51 miliar, sedangkan tunggakan utang hanya sebesar Rp 13 miliar.
“Harusnya masih cukup, dan untuk 2 proyek yakni Jembatan Kacangan dan Penangangan Longsor Putri Cempo sepertinya tidak bisa dibayar akibat keterlambatan penyerahan pekerjaannya, entah akan mendapat denda dan sebagainya,” ungkapnya.
Anggota Komisi III Abdullah Hamdi menambahkan, rincian uutang tersebut berada di DPUTR Gresik dan DCKPP Gresik.
“Di DPUTR Gresik ada 10 paket pekerjaan yakni : Jembatan Klampok, pembangunan Jalan Panceng- Lowayu, peningkatan Jalan Sidayu – Randuboto, pembangunan Jembatan Banjarsari, pembangunan Jalan Dungus – Dampaan, peningkatan Jalan Pantenan-Bluri, pembangunan akses Jalan Waduk Sukodono,” ungkapnya
“Kemudian pengadaan remalton CPHMA tahap 5 lokasi workshop URC yang dikerjakan PT Ketahanan Aspal Nasional, pengadaan material lapis pondasi agregat kelas B, terpasang ruas Panceng- Weru, Bulurejo- Randegan, dan Balongpangang –Dapet, sedang di DCKPP adalah pembangunan reservoir dan lainnya,” terangnya. (ovi/aam)