GresikSatu | Sejumlah wali murid mendatangi sekolah menengah atas negeri (SMAN) 1 Gresik. Pasalnya, sekolah yang berada di Jalan Rahman Hakim itu menarik uang sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) kepada siswa.
Padahal sesuai kebijakan Gubernur Jawa Timur, untuk sekolah tidak melakukan pungutan kepada siswa dalam bentuk dan nama apapun.
Tampak hadir anggota Komisi IV DPRD Gresik Syaichu Busyiri bersama beberapa wali murid. Langsung ditemui Kepala Sekolah SMAN 1 Gresik Syafaul Anam.
Salah satu wali murid Budi mengatakan, dugaan penarikan karena sekolah hendak melakukan rekreasi wisata. Bagi siswa yang belum melunasi pembayaran SPP, terancam tidak diperkenankan ikut rekreasi.
“Anak saya mau bayar uang rekreasi, tidak boleh kalau tidak lunas SPP,” ucap Budi, Senin (23/5/2022).
Baca Juga : Kepala Gudang di Cerme Jadi Dalang Pencurian Aluminium Senilai Belasan Juta
Diakuinya, SPP setiap bulan yang harus dibayarkan Rp 250 ribu. Pihaknya bersama wali murid lainnya sempat menanyakan kepada pihak sekolah. Namun jawabnya semua sekolah juga melakukan hal yang sama.
“Pak Kepsek bilang semua sekolah SMAN di Gresik melakukan hal yang sama,” terangnya.
Budi menambahkan, penarikan SPP oleh pihak sekolah juga menjadi syarat mengikuti ujian. Bahkan anaknya hampir tidak diperbolehkan ikut ujian.
“Saya datangi sekolah. Saya marah-marah dan akhirnya dibolehkan ikut ujian,”ujarnya.
Anggota Komisi IV DPRD Gresik Syaichu Busyiri mengatakan persoalan ini akibat kebijakan yang dilakukan sekolah tidak tertulis. Kepsek hanya menyampaikan secara lisan saja. “Di Lapangan sangat berbeda dengan imbauan Kepsek itu,” ungkapnya.
Baca Juga : Jelang Liga 2, Gambar Logo Gresik United Terpampang di Perbatasan Kota
Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 1 Gresik Syafaul Anam menampik protes yang dilakukan wali murid. Pihaknya memastikan tidak ada kewajiban melunasi SPP untuk bisa ikut rekreasi.
“Memang benar ada SPP untuk Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) dan biaya personal siswa. Untuk PMP Rp 140 ribu dan personal Rp 110 ribu. Tapi bagi yang tidak mampu kami tidak memaksa,” terangnya.
Dijelaskan, terkait SPP itu sudah kesepakatan komite. Bahkan pihak sekolah tidak turut serta mengelola pembayaran itu.
“Itu kesepakatan komite. Bagi yang tidak mampu ada siswa yang tidak bayar sama sekali,” pungkasnya. (faiz/aam)