GresikSatu | Komisi IV DPRD Gresik melakukan rapat kerja dengan sejumlah petinggi TNI AL, serta tokoh masyarakat Bawean di Gresik. Rapat tersebut membahas perencanaan
Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut atau Lantamal membangun pos pangkalan angkatan laut (Lanal) di Pulau Bawean Gresik.
Pos Lanal tersebut dibangun untuk menjaga teritorial keamanan mangrove, potensi laut Bawean, antisipasi penyebaran narkoba, serta keamanan nelayan. Mengingat, perairan Pulau Bawean memiliki teritorial yang cukup strategis, dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) laut yang melimpah ruah.
Untuk itu, masyarakat setempat khususnya nelayan sangat membutuhkan kehadiran prajurit TNI AL dalam menjaga kekayaan alam yang menjadi aset wilayahnya dari segala potensi ancaman dari pihak luar.
Ketua Komisi IV DPRD Gresik Mochammad mengatakan, pihak Lantamal akan membuat Pos AL di bawean dalam rangka keamanan mangrove dan potensi laut di Bawean.
“Serta antisipasi penyebaran narkoba, keamanan nelayan. Lantamal minta lahan di pulau bawean. Namun lahan milik Pemprov Jatim,” ucapnya, Kamis (12/1/2023).
Untuk itu, Komisi IV menyarankan agar Lantamal segera berkirim surat ke Gubernur Jawa Timur agar menghibahkan lahan tersebut untuk digunakan pembangunan Pos AL sebagai pusat keamanan segala aktivitas di perairan Pulau Bawean.
“Komisi IV sangat mendukung dan berharap pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Gresik Dapil Bawean, Bustami Hazim menuturkan bahwa secara prinsip masyarakat Pulau Bawean sepakat dengan rencana pembangunan Pos AL tersebut. Disamping menjaga teritorial perairan, peran TNI AL bagi masyarakat sangatlah dibutuhkan.
“Tentu nantinya prajurit-prajurit TNI AL bisa sangat membantu masyarakat, dan nantinya selain menjaga teritori perairan Pulau Bawean, juga banyak kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan bersama masyarakat,” tambahnya memungkasi. (faiz/aam)
