GresikSatu | Sebanyak 200 perangkat desa di Kabupaten Gresik, direncanakan menghadiri perhelatan Silaturahmi Nasional (Silatnas) di Istana Negara Jakarta. Mereka yang berangkat bakal membawa misi khusus. Salah satunya meminta kejelasan terkait status jabatan.
Pantauan di lapangan, para perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Gresik, itu diberangkatkan oleh Wabup Gresik Aminatum Habibah, di Gedung Pemkab Gresik, Selasa (24/1/2023).
Ketua PPDI Gresik Heri mengatakan, dari 356 Desa di Kabupaten Gresik tak semua ikut ke Jakarta. Suara mereka diwakili oleh 5 anggota di masing-masing kecamatan. Total yang berangkat ke Jakarta ada sebanyak 200 orang.
“Dalam gelaran Silatnas ke tiga, kami meminta hak status ketetapan Perangkat Desa, yang selama ini terus diambang,” katanya saat diwawancara Gresiksatu.com.
Dijelaskan, selama ini, status perangkat desa masih diambang ketidak jelasan. Perangkat Desa tidak masuk dalam golongan PNS maupun PPPK. Hal ini dianggap, posisi mereka tak dianggap oleh negara.
“Status ini berkaitan dengan kesejahteran Perangkat Desa. Apalagi untuk mekanisme pensiun sudah jelas sesuai UU Nomor 6 tahun 2014 pasal 53,” ungkapnya.
Dalam pelepasannya, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah memberikan pesan agar tetap menjaga nama baik Gresik. Regulasi hukum yang dikukuhkan oleh pusat akan ditindak lanjuti dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.
“Semoga mendapat solusi dari Pemerintah Pusat atas problematika yang dihadapi. Tetap jaga nama baik Gresik dengan menyampaikan usulan menggunakan cara yang baik. Tuntutan perangkat desa harus selaras dengan kinerjanya, mulai saat ini pendisiplinan pekerjaan harus mulai ditingkatkan,” terangnya. (ovi/aam)
