Minggu, Januari 29, 2023

Tak Sebanding dengan Pekerjaan, Dewan Minta Honor Kader Posyandu di Gresik Dinaikkan

GresikSatu | Honor kader posyandu yang tersebar di beberapa desa se Kabupaten Gresik, mendapatkan perhatian kalangan legislatif. Pasalnya dalam menjalani tugas, bertahun-tahun honor mereka (kader posyandu) tidak sebanding, dengan pengabdian di masyarakat. 

Hal tersebut disampaikan saat anggota komisi II DPRD Gresik, M Syahrul Munir gelar sosialisasi Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Masyarakat, atau Universal Health Coverage (UHC), bersama puluhan Ibu-ibu PKK se-Kecamatan Manyar di Balai Desa Sembayat, Kecamatan Manyar.

Para kader yang mayoritas ibu-ibu ini, hanya bisa pasrah karena selama bertahun-tahun mereka hanya mendapat gaji senilai Rp 50 ribu setiap bulan. Padahal, peran dan tanggung jawab kader posyandu sangat vital, mulai pencatatan bayi dan balita hingga lansia.

“Kerjanya kades posyandu itu luar biasa di tengah masyarakat, mulai pencatatan bayi dan balita, lansia, stunting, hingga penderita TB di masyarakat. Namun, honor hanya Rp 50 ribu perbulan, dan itu sudah kami bertahun-tahun,” ungkap Ketua PKK Desa Sembayat Sudilah, Minggu (4/12/2022). 

Baca juga:  Jembatan Klampok Benjeng Minggu Depan Mulai Pengerjaan  

Kendati demikian, dalam perjalanannya, para kader posyandu tetap semangat dalam menjalankan pekerjaan pengabdian kepada masyarakat.

“Misal di Desa Sembayat, ada 22 dari 5 pos, ibu-ibu sangat semangat dan tak putus asa dalam bekerja. Meskipun dengan honor atau insentif yang dinilai kecil,” jelasnya. 

Pihaknya berharap kondisi ini bisa diperjuangkan oleh wakil rakyat. Agar bisa meningkatkan kesejahteraan dan semangat kinerja para kader posyandu yang bertugas di desa-desa. 

Menanggapi keluhan tersebut, anggota Komisi II DPRD Gresik M Syahrul Munir akan memperjuangkan seluruh aspirasi yang disampaikan oleh ibu-ibu PKK se-Kecamatan Manyar. Termasuk menaikkan honor para kader posyandu.

“Nanti akan saya sampaikan ke teman-teman DPRD, agar ke depannya kita bahas dan bisa dialokasikan tambahan insentif bagi kader posyandu,” jelas Ketua Fraksi PKB Gresik itu. 

Baca juga:  Dewan Sesalkan Proyek Revitalisasi Wisata Haritage Bandar Grisse Tanpa Libatkan Arkeolog 

Anggota legislatif Dapil VIII (Sidayu, Bungah dan Manyar) menjelaskan, pemerintah saat ini telah memiliki program layanan kesehatan gratis yakni Universal Health Coverage (UHC). Masyarakat bisa berobat gratis hanya berbekal Kartu Tanda Identitas (KTP).

“Program ini akan mencover 98 persen masyarakat Gresik agar bisa berobat gratis, dan seluruh pembiayaan di BPJS ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, tahun depan kita anggarkan 100 miliar untuk program ini,” tandas politisi muda itu.

Untuk itu, dalam program layanan kesehatan gratis atau UHC, tidak hanya berlaku di rumah sakit umum daerah (RSUD) saja. Tetapi juga bisa diakses di puskesmas-puskesmas. Bahkan bisa melalui beberapa rumah sakit (RS) swasta yang telah direkomendasi oleh pemerintah.

“Maka sangat perlu program UHC ini juga bisa diakses di puskesmas-puskesmas terdekat, dan bisa diakses semua warga dengan syarat ber-KTP Gresik,” terangnya di hadapan para kader posyandu. (faiz/aam)