GresikSatu I Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Gresik menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi daerah Kabupaten Gresik, Jum’at (2/9/2022).
Di tingkat daerah berbagai inovasi kebijakan turut berperan besar dalam pengendalian inflasi, diantaranya ketersedian barang dan jasa, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi serta komunikasi yang efektif dalam mengelola persepsi masyarakat terhadap harga pasar.
“Saat ini kita menghadapi Inflasi di Jawa Timur termasuk di Kabupaten Gresik, harga pangan di Kabupaten Gresik masih cenderung stabil untuk itu kita siasati bersama termasuk salah satunya dengan melakukan operasi pasar,” terang Bu Min sapaan akrab Wabup.
Operasi pasar harus tepat sasaran dan antisipasi kepanikan masyarakat terhadap isu kenaikan harga BBM serta melakukan pemantauan harga bahan pokok di pasar untuk memastikan ketersediaan barang dan kelancaran distribusi yang masuk ke Kabupaten Gresik.
[penci_related_posts dis_pview=”no” dis_pdate=”no” title=”Berita Terkait” background=”” border=”” thumbright=”no” number=”1″ style=”list” align=”none” withids=”” displayby=”cat” orderby=”date”]
Wabup berharap melalui rapat koordinasi ini ketersediaan kebutuhan masyarakat, terutama sembako, serta terciptanya keterjangkauan harga pangan strategis di Kabupaten Gresik dapat terwujud.
“Isu kenaikan harga BBM juga akan berpengaruh pada harga bahan pokok maupun komoditas lainnya di pasaran. Operasi pasar harus tepat sasaran ,” kata Bu Min.
Sementara itu, Ketua DPRD Gresik Abdul Qodir menjelaskan Inflasi dan Deflasi merupakan dua hal yang pasti terjadi di negara yang sedang berkembang, diperlukan kanal yang terprogram dengan baik.
“Inflasi bisa disebabkan karena permintaan harga pasar yang tinggi yang disisi lain juga bisa meningkatkan ekonomi pada pelaku usaha dari petani nelayan maupun UKM dan UMKM jika mitigasi dilakukan secara tepat dalam pengendaliannya,” terangnya.
Senada dengan Ketua, Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim menambahkan harus ada kanal yang secara substansial harus di program dalam rancangan yang harus diselesaikan pada pokok data problematika nya dalam pengendalian Inflasi daerah.
“Kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan OPD terkait diharapkan dapat membuat inovasi serta langkah-langkah yang strategis dalam pengendalian inflasi daerah Ini,” harapnya. (Tov)
