GresikSatu | Kalangan legislatif memberikan empat rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Gresik. Sebagai tindak lanjut atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah 2022. Sekaligus menjadi bahan evaluasi jalannya pemerintahan pada tahun anggaran berikutnya.
Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Gresik pada Sabtu lalu (29/4/2023). Setelah melakukan serangkaian rapat kerja badan anggaran, komisi-komisi DPRD Gresik, serta perangkat daerah mitra kerja.
“Untuk merumuskan sejumlah rekomendasi bagi pemerintah,” ujar Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim saat memimpin jalannya rapat.
Salah satu catatan yang diberikan yakni berkaitan dengan rendahnya kualitas layanan publik Kabupaten Gresik versi Ombudsman. Sehingga, pihaknya mendorong agar Pemkab menguatkan reformasi birokrasi berbasis kinerja.
“Dengan menerapkan merit sistem, yaitu menempatkan dan mendayagunakan pegawai berdasarkan kompetensi dan prinsip efektivitas,” jelasnya.
Selain itu, perlunya mekanisme reformasi birokrasi agar terlaksana. Yang mendasarkan pada analisis rasio beban kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) secara komprehensif dan objektif sesuai fakta di lapangan.
“Agar tepat jumlah, tepat orang, tepat tempat dapat terwujud,” beber Nurhamim.
Politisi Golkar itu jug menekankan pada sektor pendapatan daerah yang belum maksimal. Pihaknya mendorong agar Pemkab mendongkrak pendapatan daerah dengan cara mempercepat dan mempermudah perizinan berusaha.
“Termasuk business plan yang jelas. Agar ada benefit yang siginifikan bagi kejahteraan masyarakat,” tuturnya
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Dengan menginstruksikan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) untuk melakukan evaluasi dan perbaikan.
“Rekomendasi yang disampaikan menjadi catatan penting. Sebagai bahan penyusunan perencanaan dan anggaran. Serta evaluasi atas kebijakan strategis di Kabupaten Gresik,” tandasnya. (adv)