GresikSatu | Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) Muhammad Mardiono, mengintruksikan struktur PPP kerja elektoral saat hadapi Pemilu 2024.
“Mari kita lakukan kerja eloktoral, ajak keluarga, warga dan masyarakat, kembali ke PPP. Karena cikal bakal partai pembangunan Republik ini,” ucapnya saat memberikan arahan dalam Harlah PPP Ke-50 di Ponpes Mambaus Sholihin, Suci, Manyar, Minggu (29/1/2023) kemarin.
Dalam kesempatan tersebut pihaknya juga berambisi untuk merubah keadaan PPP, kembali mengenang kejayaan, dan melahirkam tokoh pemimpin nasional seperti Bapak Hamzah Haz Wakil Presiden.
“Satu tujuan menjemput kemenangan,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga memastikan tidak ada agenda untuk melaksanakan Muktamar Luar Biasa (MLB) meskipun ada suara diluaran struktur partai yang mendesak hal tersebut.
“Organisasi ada mekanisnenya, ada AD/ART, Jadi di organisasi tidak asal bersuara. Belum tentu juga yang bersuara memiliki hak suara dalam organisasi. Jadi, tidak ada agenda (MLB-red),” jelasnya didampingi Sekjen PPP Muhammad Arwani Thomafi.
Ditegaskan, status Ketum PPP yang pelaksana tugas (Plt) tidak menjadi permasalahan bagi PPP dalam mempersiapkan tahapan mengahdapi Pemilu 2024. Sebab, pada Pemilu 2019 silam, status Ketum PPP juga Plt.
“Pada Pemilu 2019 lalu, yang mengantarkan adalah Plt,” imbuhnya.
Di tengah persiapan menghadapi Pemilu 2024, Mardiono mengakui berhembus isu yang menyatakan kalau dirinya adalah golongan Syi’ah yang sengaja dipasang untuk menghancurkan PPP dari internal.
“Itulah politik, bagaimana mungkin. Saya sudah 25 tahun di PPP. Pernah mengemban berbagai jabatan, lalu mau menghancurkan PPP?. Itulah (intrik-red) politik. Saya nanti akan lawan. Di saat (PPP-red) krisis. saya pertaruhkan jiwa dan raga, bahkan saya pertaruhkan nyawa saya,” paparnya.
Mardiono juga mengaku jika tak memiliki ambisi politik untuk menjabat Ketum PPP. Sebab, berulangkali diminta menjadi Ketum PPP tetapi ditolak. Yakni Muktmar PPP di Pondok Gede, Jakarta. Dalam muktamar disepakati mendaulatnya sebagai ketua umum PPP.
“Tetapi saya bilang tidak siap dan belum maksimal mengabdi,”ujarnya.
Begitu juga ketika hasil Muktamar PPP di Surabaya yang dikalahkan oleh Mahkamah Agung (MA). Mardiono mengaku diminta oleh Alm KH Maimun Zubair untuk menjadi Ketum PPP sebagai penengah konflik antara Djan Farid dan Romahurmuzyi.
“Tapi saya menolak karena belum siap meskipun KH Maimun Zubair meminta dengan pertimbangan saya yang bisa diterima kedua belah pihak,”terangnya.
Mardiono juga mengaku yang berjuang di tengah krisis PPP ketika Romahurmuzyi yang menjabat Ketum ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maka, Mardiono yang mengantarkan Suharso Manoarfa terpilih menjadi Ketum dalam muktamar PPP di Makassar.
“Di usia PPP yang 50 tahun, sudah pengalaman jatuh bangun dan hubungan panas dingin dengan pemerintah. Khususnya di pemerintahan orde baru (orba). Pengalaman sejarah tersebut sebagai bekal perjuangan PPP di masa depan,” tambahnya memungkasi. (faiz/aam)