GresikSatu I Bantuan Sosial (Bansos) merupakan stimulus yang wajib dihadirkan pemerintah pada warganya. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Gresik terus mengupayakan percepatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah mengatakan DTKS sendiri menjadi senjata dalam melawan kemiskinan di Gresik yang capai angka 12,42% atau sekitar 166 ribu jiwa. Sedikit lebih besar dibandingkan Provinsi Jawa Timur yang hanya 10,38% dan Nasional 9,54%.
“Salah satu cara mengurangi angka kemiskinan adalah dengan kita membantu memasukkan data warga kita dalam DTKS, karena ini penting jadi jangan asal-asalan,” ujarnya saat kegiatan pemadanan DTKS di Kecamatan Dukun, Rabu (5/10/2022).
Saat sosialisasi, pemadanan data ini menghadirkan Camat Dukun Kiki Nuryadi beserta 26 kepala desa dan 26 operator DTKS di wilayahnya. Dan Camat Ujungpangkah Arifin dengan 13 kepala desa beserta 13 operator DTKS di bawahnya.
[penci_related_posts dis_pview=”no” dis_pdate=”no” title=”Baca Juga ” background=”” border=”” thumbright=”no” number=”1″ style=”list” align=”none” withids=”” displayby=”tag” orderby=”date”]
Bu Min panggilan akrab Wabub Gresik itu juga menambahkan data yang sekarang sudah ada perlu untuk direvisi, minimal sebulan sekali. Hal ini sebagai upaya dalam pemalsuan data yang kerap terjadi untuk pendaftaran bansos.
“Sekarang ini kita harus mengevaluasi siapa yang sesuai untuk menerima bantuan, karena fakta di lapangan kadang-kadang masih belum sesuai, jadi saya ingin kerjasamanya dari semua perangkat yang hadir disini untuk memilah mana yang pantas mana yang tidak, karena nanti hanya kalian yang bisa memasukkan,” katanya.
Bu Min juga menghimbau agar para perangkat tidak bekerja sendiri. Kerjasama dengan ibu-ibu di desa menurutnya sangat penting untuk dilakukan.
“Gandeng juga ibu-ibu yang ada di desa, karena biasanya yang tau botekan (latar belakang) warga desa itu mereka, ini sudah saya lakukan beberapa waktu lalu dengan menggandeng IPPNU, fatayat dan muslimat.” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Sosial Ummi Khoiroh juga menuturkan, agenda kali ini merupakan sebuah langkah penting dalam memadu padankan data yang ada di pusat dan di desa. Pasalnya, yang dapat menginput dan menghapus data hanya operator yang ada di desa itu sendiri.
“Jadi kita disini untuk menyamakan persepsi kita dalam pemadanan data terpadu kesejahteraan sosial, bagaimana cara memperolehnya sehingga outputnya nanti sama,” ucapnya
Dirinya juga mengatakan, kedepannya segala macam bentuk Bansos akan memakai sumber data DTKS. Terkecuali untun para lansia yang tidak pernah mendapat Bansos sama sekali akan ditampung lewat PKH Inklusif.
“Mulai hari ini dan seterusnya bahwa apapun nama bansosnya, yang menggunakan anggaran baik itu APBN, APBD, atau dana desa dan semacamnya akan berdasarkan data dari DTKS,” tegas Ummi. (Tov)
