GresikSatu | Pembangunan tujuh ruas jalan kawasan Heritage Gresik menuai sorotan dari kalangan DPRD Gresik. Anggota Komisi III menilai proyek yang bersumber dari APBN itu asal-asalan. Untuk itu, siang tadi, Rabu (19/10/2022) mereka (anggota komisi III Gresik) memanggil sejumlah pihak untuk melakukan klarifikasi.
Turut hadir hearing di ruang rapat Komisi III, kontraktor pelaksana, Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jatim, Dinas Cipta Karya, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (CKPKP) Gresik, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Gresik.
Ketua Komisi III DPRD Gresik Sulisno Irbansyah mengatakan pemanggilan ini, karena banyaknya laporan yang diterima komisi. Banyak persoalan yang tidak pernah disampaikan kepada dewan. “Kami banyak diprotes warga. Tapi tidak pernah ada laporan dari dinas terkait,” ucapnya, Rabu (26/10/2022).
Anggota Komisi III DPRD Gresik Abdullah Hamdi mengatakan pembangunan kawasan terkesan asal-asalan. Misalnya, terkait paving yang tidak sesuai spek dan penutup besi saluran banyak yang patah. “Ini masih baru kenapa bisa patah. Kan lucu,” tandasnya.
Menurut dia, sejak awal pembangunan sudah bermasalah. Karena kontraktor langsung membongkar tujuh ruas. Sehingga sangat menggangu masyarakat sekitar. Ditambah ada sebagian situs sejarah cagar budaya yang hilang nilai cagar budayanya akibat proyek tersebut.
“Seharusnya bertahap. Tapi ini langsung dibongkar semuanya. Sekaligus berkoordinasi dan kerja sama dengan pihak arkeolog untuk memperbaiki situs cagar budaya,” bebernya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Gresik Eddy Santoso. Pihaknya mengaku heran pembangunan kawasan heritage ternyata telah diperpanjang atau adendum enam kali. “Kalau proyek APBD Gresik jelas sudah diblacklist kontraktornya. Jelas gak becus kerjanya,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, perwakilan Kontraktor Arif mengatakan sebelum dipasang penutup saluran sudah diuji coba. Pihaknya tidak tahu pasti kenapa bisa patah. “Mungkin karena ada muatan berat yang lewat,” ucapnya.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPPW Jatim Rekyan Puruhita Sari menyebut, memang ada keterlambatan proyek tersebut. Namun, selama imi pihaknya terus mengawasi pelaksanaan proyek heritage. Terkait kendala di lapangan pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Dinas CKPKP.
“Memang ada sejumlah kendala di lapangan, sehingga dilakukan perpanjangan,” jelasnya.
Begitu juga disampaikan Kepala Dinas Cipta Karya PKP Gresik Ida Lailatus Sa’diyah. Pihaknya memang terus menyampaikan masukan masyarakat kepada BPPW.
“Karena memang ini anggaran dari pusat jadi pengawasan langsung dari sana. Kami terus berkoordinasi dengan BPPW jika ada masalah di lapangan,” terangnya. (adv)