GresikSatu | Perayaan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023 diperingati dengan sejumlah aksi oleh mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Gresik. Dua diantaranya, kelompok Pemuda Progresif (Pemprof) Gresik dan Muharrik yang menggelar aksi di Tugu Sentolang Gresik, pada Selasa (2/5/2023).
Dalam momentum Hardiknas ini, para mahasiswa banyak mengkritisi terkait angka anak putus sekolah di Gresik yang masih tinggi. Data itu terungkap pada tahun 2022, terdapat 1.892 anak-anak di wilayah Gresik terpaksa putus sekolah.
“Dari total itu, terdiri dari 8 anak putus sekolah di Sekolah Dasar (SD), 431 anak di tingkat SMP, dan 1.093 tingkat SMA,” kata Ketua Pemprof Gresik, Wildan Tebhe, Selasa (2/5/2023).
Tingginya angka putus sekolah di Gresik, menurut Tebhe, tidak lepas dari kebijakan Jokowi-Amin yang fokus menggenjot produk investasi, tanpa memperdulikan problem sosial. Seperti lapangan pekerja yang minim, harga komoditas pangan yang naik, serta pendidikan yang semakin mahal.
“Para siswa maupun mahasiswa hanya diperas ekonominya untuk memuaskan dahaga para pemangku kebijakan lembaga, salah satunya dengan menaikkan UKT di setiap tahunnya,” jelasnya.
“Maka, tidak heran jika angka putus sekolah tinggi, karena pendidikan hari ini semakin mahal, dan aksesnya akan sulit dijangkau oleh mayoritas rakyat (menengah ke bawah). Belum lagi menumpuknya pengangguran serta suramnya masa depan pemuda,” terangnya.
Mahasiswa strata 2 di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya itu juga menjelaskan, faktor kebijakan pemerintah yang tak pro rakyat juga ikut mempengaruhi. Seperti, UU omnibus law yang memiliki beberapa pasal kontroversial. Diantaranya, undang-undang 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan undang-undang 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU PT) akan di hilangkan atau dihapus.
Yaitu : pasal 53 UU Sisdiknas dan pasal 60 UU PT yang berbicara tentang kewajiban institusi pendidikan bersifat nirlaba, yang diubah tidak berkewajiban berprinsip nirlaba.
“Ini akan menjadikan pendidikan sebagai alat pemodal untuk mencari keuntungan semata. Kemudian kompus Merdeka yang hanya fokus mencetak buruh murah akibat sistem magang,” bebernya.
“Kenyataan ini sangat ironis, karena negara hanya melegitimasi kejahatan di dunia pendidikan. Oleh sebab itu, kami menuntut pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi pada rakyat,” pungkasnya. (ovi/aam)