GresikSatu | Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik baru-baru ini melakukan pemeriksaan, dugaan kasus penyelewengan bantuan hibah melalui E-Katalog tahun 2022. Dalam angenda pemaggilan ini, Kejari Gresik meminta keterangan tiga pejabat di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindag (Diskoperindag) Gresik.
Tiga pejabat Diskoperindag yang dipanggil, antara lain, Kepala Dinas Malahatul Fardah, Sekdin Subhan, dan Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro Dinas Koperindag Fransiska Dyah Ayu Puspitasari.
Pantauan di lokasi, ketiganya masuk ruang Seksi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Gresik sekitar pukul 09.00 WIB, Rabu (1/2/2023). Ketiganya diperiksa oleh petugas Satya Adhi Wicaksana selama tiga jam lebih.
Kajari Gresik M Hamdan Saragih membenarkan pemeriksaan terduga pelaku penyelewengan bantuan hibah UMKM. Kini, kasus tersebut masih tahapan pengumpulan data (Puldata).
“Ada empat orang yang kami panggil, Kadis, Sekdin, Kabid dan Ketua Komisi II. Namun yang bersangkutan anggota DPRD Gresik berhalangan hadir. Karena ada kegiatan Sosperda atau turun ke daerah konstituennya,” ungkapnya.
Dijelaskan, pihaknya segera menaikkan kasus ini ke tahapan Lid atau penyelidikan seminggu sampai dua minggu kedepan.
“Kami tunggu keterangan yang hadir dan masih tahapan Puldata. Ini masih pemanggilan perdana. Nantinya juga akan ada pemanggilan ke penyedia barang,” jelasnya.
Ditambahkan, dalam kasus ini diduga ada penyelewengan mekanisme dana hibah melalui e-Katalog tahun 2022 yang nilai pagunya Rp 19 Miliar. Namun terserap Rp 17 Miliar.
Sementara itu, Kadispoleribdag Gresik Malahatul Fardah mengatakan, kedatangannya hanya diminta klarifikasi terkait mekanisme bantuan Hibah Pokir tahun 2022.
“Hanya diminta klarifikasi saja, tidak sampai diberikan pertanyaan lain-lain,” ucapnya saat keluar dari ruang Pidsus Kejari Gresik. (faiz/aam)