GresikSatu | Kendati intensitas hujan tidak tinggi di Wilayah Gresik, beberapa wilayah hilir Kecamatan Cerme kali lamong masih terdampak banjir. Salah satunya di Desa Jono, tanggul ukuran 5 meter di desa setempat jebol. Akibatnya tidak sedikit lahan tambak beserta rumah warga tergenang air banjir.
Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani langsung meninjau lokasi tanggul yang jebol. Orang nomer satu di lingkungan Pemkab juga membagikan bingkisan sembako kepada warga yang terdampak banjir. Setidaknya ada sekitar 80 rumah yang terdampak banjir di desa setempat di ketinggian air 20 cm.
“Sekitar dua tahun, kami sudah lakukan normalisasi Kali Lamong. Namun, kami (Pemda Gresik) tidak berhenti di normalisasi saja. Pemda Gresik akan membangun kolam retensi (waduk) di titik-titik Kecamatan rawan banjir. Mulai area hulu hingga hilir kali lamong di Kabupaten Gresik,” ungkapnya, di loaksi banjir Desa Jono, Jum’at (24/2/2023).
Menurut Gus Yani sapaan akrabnya, pembangunan kolam retensi atau waduk ini di beberapa titik ini, akan dimulai dari wilayah hulu Kecamatan Balongpanggang, Kedamean hingga Hilir Kecamatan Cerme.
“Waduk yang dibangun dengan luas 5 hektar dan kedalaman 4 meter. Maka asumsi kami waduk nantinya bisa menampung 200.000 kubik air,” jelasnya.
Saat ini, pihaknya bersama DPUTR Gresik sudah melakukan identifikasi persiapan lahan yang akan dibuat waduk di Kecamatan Cerme. Disana ada tanah aset Pemda 9 hektar.
“Cerme sudah ada lahan, Kecamatan lainnya masih belum punya. Untuk itu, kami Pemda bersama DPUTR segera melakukan kajian waduk di beberapa kecamatan rawan banjir. Dengan luasan 5 hektar. Karena kalau diatas 5 hektare kewenangan Provinsi,” ujarnya.
Selama ini, lanjut mantan Ketua DPRD Gresik itu ada puluhan Miliar yang sudah dikeluarkan Pemda untuk penanganan banjir. Sejak tahun 2019 kajian penentuan lokasi dan study larap area banjir sudah selesai. Lalu, dilanjutkan tahun 2021 sudah mulai melakukan pembesahan lahan. Setiap tahunnya kurang lebih 30 miliar untuk pembebasan lahan.
Lalu, Pemerintah pusat yang akan melakukan pembangunan parapet atau pembatas untukpengendalian banjir kali lamong ini. Hal ini sebagaimana yang dicantumkan dalam Perpres 80 tahun 2019. Dimana, ada sinergitas antara Pemda dengan Pemerintah Pusat.
“Pemda mempunyai wewenang membebaskan lahan untuk normalisasi. Untuk pembagunan parafet dilakukan Pemerintah Pusat yang dalam hal ini, yang menangani Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo,”tuturnya.
Di tahun 2021, tambah dia ada anggaran 100 M di BBWS. Tapi di tahun 2022 tinggal 17 M. Padahal upaya Pemda sudah melebihi apa yang menjadi kewenangan.
“Kami lakukan normalisasi secepat mungkin. Dibuktikan pembebasan lahan masyarakat cepat. Karena normalisasi ini, didukung dan mendapatkan respon baik dari masyarakat sekitar yang terdampak banjir,” tambahnya memungkasi.
Turut mendampingi Bupati, Dandim 0817 Gresik Letkol Inf Ahmad Saleh Rahanar, Kadis PUTR Dhiannita Tri Astuti, Kepala BPBD Gresik Darmawan, Camat Cerme Umar Hasyim, Kades Jono Asrun beserta rombongan dan warga. (faiz/aam)