GresikSatu | Warga ring 1 PT Freeport Indonesia (PTFI) Desa Karangrejo, Kecamatan Manyar, Gresik ramai-ramai mendatangi Balai Desa setempat, Senin (20/2/2023).
Mereka (warga) menuntut kejelasan perekrutan kerja dan transparansi pengelolaan limbah kontruksi proyek smelter freeport yang diterima oleh desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Tampak ratusan warga setempat didominasi para pemuda dan ibu-ibu ini, juga menyoal adanya dugaan ‘pungli’ dalam proses perekrutan tenaga kerja di proyek Smelter PT Freeport Indonesia (PTFI).
Perwakilan pemuda setempat Robi Binur mengatakan, pihaknya mendatangi balai desa kejelasan terkait adanya biaya dalam perekrutan tenaga kerja, khususnya lowongan kerja satpam.
“Ada tarif biaya Rp 8 juta sampai Rp 21 juta dengan dalih pelatihan satpam,” ucapnya, Senin (20/2/2023).
Pihaknya mengakui ada oknum dari warga setempat yang mempermainkan, mekanisme perekrutan kerja di PTFI untuk ring 1 Desa Karangrejo. Bahkan, selama ini warga merasa resah akibat ulah oknum yang diduga melakukan penarikan biaya, bagi warga yang hendak melamar kerja di perusahaan, salah satu investor di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Manyar.
“Biaya yang dipatok variatif dan berbeda-beda hingga mencapai puluhan juta. Kalau memang ada biaya untuk pelatihan atau sertifikasi satpam tidak masalah. Tapi kenapa kok sampai beda-beda dan nilainya sangat besar. Ini namanya pungli. Bahkan ada yang sudah bayar tapi tidak kunjung dipekerjakan,” paparnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta transparansi dari pemerintah desa maupun BUMDes, terkait hasil pengelolaan limbah besi. Sebab, penjualan limbah besi kontruksi relatif mahal.
Menanggapi permintaan dan tuntutan warga, Kades Karangrejo Muhammad Miftahul Ilmi mengaku tidak tau perihal adanya dugaan penarikan biaya yang dilakukan oleh oknum warganya dalam rekrutmen tenaga kerja proyek smelter Freeport.
“Kalau pemerintah desa tidak tau menau soal itu (penarikan biaya, red), kami hanya memberikan ACC tanda tangan bagi setiap warga yang hendak melamar kerja ke Freeport,” jelasnya, usai audiensi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan warga.
Namun, pihaknya tidak menampik jika terdapat potensi adanya oknum tersebut. Kendati mekanisme perekrutan tenaga kerja proyek smelter Freeport, saat ini sudah melalui aplikasi atau MS Pedia sejak Januari 2023 yang setiap desa di ring 1 ada petugas operator aplikasi tersebut.
“Yang pasti surat rekom yang kami tandatangani untuk setiap warga yang melamar itu free tanpa biaya. Tapi yang namanya manusia pasti ada seperti itu,”jelasnya memungkasi. (faiz/aam)