GresikSatu | Kabar bahagia datang bagi para pelaku usaha di Gresik. Sebab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik tengah menyiapkan regulasi tentang insentif diskon retribusi atau pajak kepada pelaku usaha yang taat izin.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTP) Pemkab Gresik, Agung Endro Dwi Setyo Utomo mengatakan, sesuai peraturan BKPM No 05 Tahun 2021 Pemerintah Daerah diminta terlibat aktif dalam pengawasan kegiatan usaha dan investasi di daerah agar bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
“Insentif pajak diberikan pemerintah kepada pelaku usaha secara lebih selektif, kami juga akan mengatur sanksi yang bisa dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak taat izin,” ungkapnya, Jum’at (15/9/2023).
DPMPTSP Pemkab Gresik terus melakukan pengawasan rutin berbagai kegiatan investasi dan industri di Gresik. Hal teraebut dilakukan melalui tinjauan langsung serta monitoring digital.
“Kami tengah menyiapkan insentif ini dalam bentuk perda, rencananya industri KEK inssentif yang diberikan minimal 50 persen dari total retribusi yang dibayarkan, namun diluar lokasi KEK belum diatur,” tuturnya.
Agung mengakui banyaknya tantangan yang dialami timnya saat melakukan kegiatan pengawasan, salah satunya pemilik usaha kurang koperatif hingga tidak adanya informasi yang lengkap dan jelas seputar industri yang dikunjungi.
“Tidak perlu menyiapkan apapun, cukup koperatif saja karena dari pengawasan ini kami berharap ada kepatuhan secara teknis maupun administrasi sehingga bisa kami laporkan ke BKPM pusat,” terangnya.
Ia meminta jika ada peninjauan rutin pelaku usaha cukup menunjuk orang yang berkompeten untuk menjelaskan berbagai hal yang ditanyakan oleh petugas. Agung memastikan jika jajarannya tidak akan melakukan tindakan pungli atau pemerasan.
“Kalo sampe ada bisa langsung hubungi saya, biar saya sendiri yang tindak tegas. Karena jika tidak taat aturan, ini akan menjadi kerugian dikemudian hari saat ada Aparat Penegak Hukum (APH) turun,” pungkasnya. (ovi/aam)