GresikSatu | Beberapa kejadian anarkis yang melibatkan oknum perguruan silat, mendapatkan atensi dari jajaran Polres Gresik. Rencananya, Jajaran Polres Gresik akan mengevaluasi sekaligus memperketat izin kegiatan perguruan silat. Pasalnya, ulah anarkis juga kerap merugikan masyarakat.
Serta tidak sedikit aksi tersebut, menjadi pemicu tindakan kekerasan dan penganiayaan. Informasi yang dihimpun, selama tahun 2023 ini, setidaknya ada 10 aksi tawuran yang melibatkan oknum perguruan silat.
Kasatreskrim Polres Gresik AKP Aldhino Prima Wirdhan mengatakan, mayoritas pemicu gesekan antar oknum pesilat terbilang sepele, yaitu merasa tersinggung dan sakit hati antar perguruan.
“Mayoritas yang diamankan justru para remaja yang masih berusia belia,” ungkapnya, Kamis (19/10/2023).
Dari beberapa kasus oknum perguruan silat, pihaknya juga tidak serta merta menetapkan mereka (oknum perguruan silat) sebagai tersangka. Mengingat, keterlibatannya hanya sekedar ikut-ikutan dan solidaritas saja.
“Kami lakukan pembinaan, bahkan memanggil pihak orang tua dan guru agar memberikan pengawasan lebih terhadap anak-anaknya,” jelasnya.
Alumnus Akpol 2015 itu, mengakui langkah tersebut, belum menjadi solusi untuk meredam aksi serupa. Terbukti dengan rentetan aksi anarkis dalam setiap kegiatan perguruan. Padahal, sudah mendapat pengawalan ketat dari personil gabungan.
“Dari hasil analisa dan evaluasi, tindakan anarkis justru dipicu oleh massa penggembira. Terutama saat melakukan konvoi sembari membawa atribut perguruan,” terangnya.
Bahkan, tidak sedikit oknum kedapatan meneguk miras dan membawa senjata tajam. Hingga nekat merusak fasilitas milik umum
“Tentu akan ada evaluasi, terutama berkaitan dengan izin kegiatan perguruan yang harus dipenuhi untuk menggelar acara,” paparnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Gresik Syaikhu Busiri mengatakan, rentetan peristiwa anarkis perlu menjadi refleksi bagi pengurus dan senior perguruan silat.
“Khususnya pola rekruitmennya, karena bagaimanapun juga nama baik perguruan akan tercoreng akibat ulah segelintir oknum,” ujarnya.
Pihaknya menyebut, sanksi tegas dari organisasi menjadi salah upaya untuk meredam ulah tak bertanggungjawab. Untuk itu, dia juga berharap agar para pengurus perguruan tidak memaklumi tindakan anarkis anggota. Dengan dalih oknum yang terlibat masih berusia muda.
“Karena ini sudah menyentuh ranah publik, bahkan masuk dalam delik pidana,” jelasnya. (faiz/aam)