GresikSatu | Rapat Finalisasi Perubahan APBD (P-APBD) 2023 telah digelar. Hasilnya target pendapatan daerah terus dinaikkan demi menutupi krisis fiskal yang terjadi.
Kenaikan target pendapatan dan belanja daerah tersebut membuat sejumlah dewan pesimis. Sebab terlihat tak masuk akal dan terlalu dipaksakan. Mereka menilai kondisi ini akan berdampak pada sejumlah belanja daerah yang terancam gagal dibayar.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik Moh Syafi’ AM mengatakan sejumlah sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipaksakan naik. Misalnya kenaikan BPHTB, realisasi tahun 2022 yang semula hanya Rp 342 miliar menjadi Rp 433 miliar.
“Kenaikannya ditarget mencapai Rp 91 miliar,” ungkapnya, Jum’at (29/9/2023).
Dilanjukan dengan pendapatan Pesetujuan Bangunan Gedung (PBG). Yang potensi riilnya hanya Rp 35 miliar ditargetkan Rp 185 miliar. Jumlah tersebut lebih besar dari realisasi 2022 yang hanya Rp 56 miliar.
Kemudian Pajak Bumi dan Bangunan, pada 2022 lalu hanya direalisasikan sebesar Rp 148 miliar. Sudah ditargetkan naik Rp 170 miliar, tapi kembali dinaikan menjadi Rp 195 miliar.
“Kalo sudah seperti ini, Tim Pendapatan harus bekerja ekstra keras untuk merealisasikan target pendapatan APBD 2023 yang telah ditetapkan. Jika tidak, maka dapat dipastikan beberapa belanja tahun ini terpaksa menjadi hutang yang akan dibayar pada APBD 2024,” terangnya.
Belanja yang terancam tidak terbayarkan yakni modal pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Gresik.
“Ada kemungkinan juga Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akhir 2023 bakal dibayar tahun depan kalau pendapatan melempem,” pungkasnya. (ovi/aam)