GresikSatu | Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Gresik sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Gresik, Khoirul Huda meradang lantaran anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang dianggarkan dalam APBD Gresik sebesar Rp 71, 6 miliar dikepras habis-habisan dalam rancangan perubahan APBD (P- APBD) Gresik tahun 2023.
Di tengah krisis keuangan, Pemerintah Daerah dianggap tanpa pikir panjang melakukan pengeprasan ataupun penghapusan anggaran program prioritas dengan dalih efisiensi.
“Tak tanggung-tanggung anggaran BOSDA yang dipotong senilai Rp 66 miliar,” ungkapnya, Kamis (24/9/2023).
Pemotongan anggaran untuk 678 lembaga pendidikan mulai sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kabupaten Gresik tersebut menjadi kabar buruk bagi lembaga pendidikan dibawah naungan LP Ma’arif NU.
“Lembaga pendidikan di Gresik pasti akan kecewan dengan kebijakan yang diambil Pemkab Gresik ini. Nanti dalam finalisasi R-APBD 2023, saya akan memaksa agar dana BOSDA harus yang semestinya,” terangnya.
Ditambah lagi, alokasi anggaran Bantuan Penyenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS) dihapus. Padahal, anggaran yang turun dari Pemprov Jatim sudah cair.
“Bosda dan BPPDGS menjadi dana yang paling dibutuhan institusi pendidikan, terutama pondok pesantren. Keduanya harus dibayarkan seperti yang semestinya. Pemerintah Propinsi Jatim saja sudah mencairkan Rp 10 miliar, kok malah ini dihapus,” ucapnya.
Rincian rancangan P- APBD Gresik tahun 2023 yang diusulkan Pemkab Gresik untuk dihapus. Bosda sebesar Rp 66.573.949.365,-. Lalu, BPPDGS sebesar Rp 10.005.000.000,- honorarium guru tidak tetap (GTT) sebesar Rp 4.561.600.000,- dan gaji sebesar Rp12.050.345.268,-. Maka, total anggaran di bidang pendidikan yang dilakukan efesiensi sebesar Rp94.289.867.962,-. (ovi/aam)