GresikSatu | Pembahasan Rancangan APBD (R-APBD) 2024 terus bergulir. DPRD Gresik menggelar rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi, di Gedung DPRD Gresik, Rabu (18/10/2023). Pihak Legislatif menekankan proyeksi pendapatan dalam R-APBD 2024 bisa maksimal.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik M Syahrul Munir. Menurutnya, nilai proyeksi pendapatan dalam APBD 2024 perlu dimaksimalkan. Terlebih, pada tahun ini terjadi defisit anggaran yang cukup hebat.
“Sehingga ada beberapa kegiatan pada tahun 2023 yang terpaksa dibayarkan pada tahun 2024 mendatang,” ucapnya.
Terlebih lanjut dia, dalam pengantar Nota Keuangan Bupati atas R-APBD 2024, disebutkan bahwa strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan.
“Perlu dibuktikan dengan langkah konkrit, agar tidak sekedar menjadi bangunan narasi namun tidak diimbangi dengan komitmen realisasi,” jelasnya.
Berdasarkan kajian internal fraksi, potensi pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah bisa lebih dimaksimalkan. Selaras dengan naiknya angka pertumbuhan ekonomi dan realisasi investasi di Kabupaten Gresik, khususnya peningkatan pendapatan retribusi.
“Pemerintah perlu melakukan update seluruh tarif retribusi yang berlaku dan juga melakukan penambahan jenis dan kapasitas objek,” tuturnya.
Selain itu, kalangan legislatif juga berharap agar pemerintah berfokus pada isu-isu strategis di akhir tahun pemerintahan Fandi Akhmad Yani – Aminatun Habibah.
Ketua Fraksi Gerindra Lutfi Dhawam mengatakan, Program Nawa-Karsa yang menjadi program pemerintah pun kembali mendapat sorotan. Terlebih terdapat beberapa program yang belum tuntas secara signifikan.
“Terutama pada isu-isu strategis yang selama ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat,” ucapnya.
Isu yang dimaksud antara lain peningkatan kualitas pendidikan, penurunan angka kemiskinan, peningkatan infrastruktur, penanggulangan banjir, dan persampahan.
“Namun jika melihat nota keuangan 2024, ada ketidakseriusan jika melihat besaran anggaran yang direncanakan,” jelasnya.
Misalnya, dalam hal peningkatan infrastruktur. Pemerintah hanya menganggarkan Rp 275 milyar dalam tahun anggaran 2024. Jumlah tersebut dikhawatirkan tidak mampu menjangkau ruas jalan di Kota Pudak yang mengalami kerusakan.
“Kami meminta penjelasan terkait hal itu, mengingat banyak kondisi jalan yang belum mantap,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah pun menyampaikan terima kasih atas pandangan umum fraksi di legislatif. Tentunya, dalam proses pembahasan R-APBD akan mempertimbangkan saran dan masukan.
“Sebagai mitra kerja pemerintah dalam membangun Kabupaten Gresik lebih baik,” ujarnya. (faiz/aam)