GresikSatu | Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gresik melakukan pengawasan di hari terakhir pengurusan pindah tempat memilih atau DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) pada Senin (15/1/2024).
Dari ribuan pemilih yang mengurus DPTb, hanya sekitar 800 pekerja di kawasan KEK Freeport yang mengurus pemindahan tempat memilih.
Sementara informasi awal ada sekitar 10 ribu tenaga kerja yang berhak menyalurkan hak suaranya di Pemilu 2024.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Pekerja PTFI, KPU Gresik, dan stakeholder setempat. Bahkan sudah ditegaskan akan memfasilitasi proses pindah memilih tapi kenyataannya nihil, tidak sampai separuh yang mengurus surat pindah tempat memilih,” ungkap Komisioner Divisi pencegahan, parmas dan humas Bawaslu Gresik Habibur Rohman, Rabu (16/1/2024).
Kalangan pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya serta tidak menghiraukan sosialisasi dari Bawaslu Gresik maupun KPU Gresik terlihat seakan tidak peduli dengan masa depan Indonesia ke depan.
“Seluruh sektor sudah disasar sosialisasi oleh penyelenggara, selanjutnya para pemilih sesuai tanggung jawab dan kewajibannya juga harus pro aktif,” tuturnya.
Selain masalah DPTb, kurangnya sosialisasi dari Calon Legislatif juga menyebabkan minimnya informasi yang cukup bagi ratusan ribu pemilih di Gresik.
Sampai saat ini Bawaslu Gresik baru menerima 95 pemberitahuan kegiatan kampanye. Kalau dilihat masa kampanye hari ini, rata-rata hanya dilakukan kampanye 2 kali dalam sehari dengan kapasitas 100 an setiap kegiatan.
“Masih ada waktu sampai tanggal 10 Februari masa kampanye, semoga peserta pemilu benar-benar memanfaatkan momen kampanye tersebut untuk mensosialisasikan visi, misi dan programnya secara masif. Agar masyarakat mengetahui siapa para calon legislatif pilihannya,” ucapnya.
Melihat ancaman besar tersebut, Bawaslu mengajak seluruh stakeholder berkolaborasi untuk bersama sama mensukseskan pemilu. Mulai dari penyelenggara, instansi terkait termasuk pemilih.
“Mari menyongsong pemilu berkualitas untuk Indonesia ke depan,” pungkasnya.