Waduh! Anggaran Kabupaten Gresik Alami Defisit Sampai Rp 700 Miliar

GresikSatu | Ketua DPRD Kabupaten Gresik Abdul Qodir mengungkapkan keadaan keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik tahun ini, terjadi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp 700 miliar. Nominal yang fantastis akan membuat beberapa kegiatan yang sudah dicanangkan bakal dicoret.

Penurunan pendapatan tersebut terbaca dalam laporan realisasi semester I APBD Gresik tahun 2023. Hampir seluruh sumber pendapatan mengalami penurunan.

“Perkiraan awal kami, defisit APBD berkisar diangka Rp 700 miliar. Diantaranya dari dana perimbangan yang dipastikan mengalami penurunan, kemudian uji kir yang tidak bisa ditarik lagi retribusinya,” ungkapnya, Jum’at (28/7/2023).

Ketua DPC PKB Gresik ini mengatakan akibatnya Pemerintah harus memutar otak dalam mengatur cash flow. Melakukan efisiensi anggaran program selama tahun 2023, serta pengoptimalan PAD. 

Baca juga:  Efisiensi Anggaran, Pemkab Gresik Pastikan Program Prioritas tetap Berjalan

“Karena 2023 masih berjalan, kami menunggu prognosis perubahan APBD 2023 dari Pemkab. Dewan tentu akan memberi opsi efisiensi belanja, bahwa seluruh belanja yang tidak urgen dan selaras dengan Nawa Karsa Bupati akan dicoret. Dana ini nanti akan ditekan agar penurunan tidak terlalu dalam,” terangnya.

Namun, untuk program yang berhubungan dengan masyarakat tetap perlu diprioritaskan. Sebab menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Bagi Pemerintah Daerah, indentifikasi program yang akan dicoret harusdilakukan dengan matang,” katanya.

Dijelaskan, pendapatan daerah awalnya ditargetkan sebesar Rp 3,8 triliun, kemudian diturunkan menjadi sebesar Rp 3,1 triliun sehingga ada pendapatan daerah yang anjlok sebesar Rp 700 miliar. 

Baca juga:  Realisasi APBD 2022 Tidak Penuhi Target, Ini Jawaban Wabup Gresik

Hal senada disampaikan Ketua Komisi II DPRD Gresik Asroin Widyana, melihat defisitnya anggaran pihaknya meminta peran OPD lebih maksimal lagi dalam mengejar pendapatan. Karena banyak pendapatan yang belum memenuhi target.

“Mengepres dana untuk program saja pasti tidak cukup, apalagi menambah beban tambahan dengan menaikkan target PAD. Jadi, paling tidak OPD harus bisa memenuhi target yang ditetapkan,” tuturnya. (ovi/aam)

Rekomendasi Berita

Advertisement

Terpopuler