GresikSatu | Kalangan DPRD Gresik menyoroti beban utang Pemkab Gresik terhadap 423 kontraktor. Dengan nilai Rp 142, 5 miliar di tahun 2023.
Ratusan miliar utang itu, masih belum dilakukan pelunasan hingga awal tahun 2024 ini.
Anggota Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi mendesak agar beban utang tersebut dapat diselesaikan pada bulan Februari mendatang.
“Kami harap Februari ini, atau maksimal pada triwulan pertama ini bisa diselesaikan. Adanya utang ini juga imbas dari defisit tahun 2023 lalu,” ungkapnya saat rapat hearing bersama DPUTR dan BPPKAD, Jumat (19/01/2024).
Hamdi menjelaskan, anggaran beban utang ini diambil dari postur anggaran APBD 2024. Dengan imbasnya pada triwulan pertama ini, tidak ada anggaran untuk infrastruktur. Namun, masih ada pekerjaan prioritas di OPD terkait.
“Ini para kontraktor sudah banyak mengeluh terkait pekerjaan yang masih belum dibayar oleh Pemkab Gresik,” jelasnya.
Politisi PKB ini merinci beban utang Pemkab Gresik, pada OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) kepada ratusan kontraktor, sebagai berikut.
- Bidang Bina Marga (jalan) : 372 paket dengan total hutang Rp 132, 1 miliar
- Bidang Sumber Daya Air : 44 paket dengan total hutang Rp 9,3 miliar
- Bidang Tata Ruang : 1 paket dengan total hutang Rp 102 juta
- Penunjang urusan Pemda (ATK dll) : 6 paket dengan total hutang Rp 972 juta.