GresikSatu | Kalangan dewan dari Komisi III kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD), bersama sejumlah OPD Pemkab Gresik, pada Kamis (27/1/2022). Kali ini temanya, terkait Kaidah Ekologis Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kabupaten Gresik.
Forum yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Gresik Asroin Widyana dan, didampingi Anggota komisi Taufiqul Umam, banyak mengutarakan rekomendasi dan catatan penting.
Utamanya, bagaimana pembangunan infrastruktur agar tak mengindahkan dampak sosial di sekitarnya. FGD di gedung Komisi III itu dihadiri oleh beberapa OPD. Antara lain, Dishub, DLH, DPPKAD, Bapeda, Dinas Cipta karya, Bagian Hukum, dan Dinas PUPR.
Dalam FGD tersebut, Taufiqul Umam politikus Gerinda masih menyayangkan, banyakanya pembangunan, tapi malah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Baca Juga : DPRD Minta Kaji Ulang, Tata Ruang Pengolahan Limbah B3 di Ujungpangkah
“Contohnya pembangunan jalan nasional yang malah mengalami kemacetan. Ini harus kita pikirkan,” kata Taufiq di hadapan forum.
Sedangkan Asroin Widyana yang menjadi pimpinan forum tersebut, cukup banyak memberikan masukan dan kritikan terkait mekanisme pembangunan.
Selama tiga tahun terakhir, kata Asroin, alokasi anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan nilaianya malah turun.
Tahun 2020 misalnya, alokasi jembatan dan jalan dianggarkan sebesar Rp 134 miliar. Tahun 2021 turun menjadi Rp 129 miliar. Tahun 2021 turun lagi menjadi Rp 106 miliar.
“Tiga tahun terkahir tidak naik malah menurun. Ini malah tak sejalan dengan RPJMD maupun nawakarasnya pemerintah,” paparnya.
Baca Juga : Bantuan Hibah ke Masyarakat Diusulkan Berupa Uang Saja
Pihaknya mendorong, agar dana alokasi belanja pembangunan jalan dan jembatan diperbesar lagi. Minimal per tahunnya kekuatan anggaran berkisar Rp 300 miliar hingga Rp 400 miliar. Angka itu dianggap ideal, jika ingin pemerataan pembangun jalan di seluruh Gresik.
“Dari catatan kami, total status jalan kabupaten ada 567 kilo meter. Harusnya setiap tahun alokasi anggarannya harus meningkat tidak malah menurun,” terangnya.
Selain itu, Asroin juga meminta agar setiap OPD bersinergi satu sama lain. Misalnya, Dishub bisa merekomendasikan jalan kabupaten mana yang perlu rekayasa lalu lintas dan tidak. Juga, DLH bisa memberikan catatan amdal di proyek pembangunan.
“Yang harus kita perhatikan, dampak sosial masyarakat, kemudian kontruksi bangunanya. Salah satu contohnya, jika pembangunan lebih banyak tanah maka yang cocok adalah betonisasi bukan pengaspalan,” terangnya.
Baca Juga : Jembatan Kacangan yang Ambruk Dibangun Kembali, Dananya Rp 15 Miliar
Menanggapi hal itu, pihak Dinas PUPR yang diwakili Vivin Ahmadi, mengaku sudah mengantisipasi di setiap pembangunan berdasarkan ramah lingkungan.
“Seperti, disetiap kegiatan dijalankan penghijauan, lalu karet sebagai bahan pencampuran aspal, dan flay ash sebagai pencampuran beton,” bebernya.
Sedangkan dari pihak Dinas Perhubungan yang diwakili Rony menuturkan, lembaganya kini sudah mengembangkan alat pengukur gas buang. Alat pengukur polusi itu akan diuji di beberapa jalan.
“Soal kemacetan, saya senang sekali rencana pembangunan jembatan perbatasan Gresik dan Sidoarjo di wilayah Wringinanom. Pembangunan ini, sangat baik bisa mengurangi volume kendaraan di Legundi,” tururnya. (adv)