GresikSatu | Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Gresik, Dinas Sosial (Dinsos) Gresik, memaksimalkan peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Pasalnya, ada banyak LKS bermunculan, namun belum terdata di Dinsos.
Dari data 64 LKS, sebagian sudah memiliki tanda daftar Dinsos sebanyak 40 LKS. Sisanya 24 LKS masih belum terdata oleh Dinsos. Nantinya, setelah dilakukan pendataan, peran LKS ini dinilai sangat berdampak kepada masyarakat. Khususnya kepada masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Gresik dr Ummi Khoiroh mengatakan, para LKS akan memberikan bantuan kepada seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar.
“PPKS maupun PMKS yang menjadi binaan LKS sebagian besar belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai data resmi yang diakui oleh Kementerian Sosial. Nanti bisa mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, diantaranya perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan sosial,” ungkapnya, Mingg (26/11/2023).
Menurut dia, dari catatan Dinsos, ada sekitar 864 jiwa PPKS yang masih belum dilakukan pendataan dan belum masuk DTKS. Dari total 1065, sudah ada 741 sudah masuk DTKS. Selain itu, juga ada sekitar 864 anak asuh PPKS dari jumlah 1065, yang masih belum memiliki identitas.
“Kami sudah melakukan program untuk memaksimalkan layanan kepada PPKS melalui LKS. Dengan jangkah pendek, terwujudnya layanan administrasi LKS yang terjangkau, mudah, dan cepat, tersosialisasikannya layanan administrasi LKS, dan MoU dengan dinas kependudukan dan pencatatan Sipil untuk menyelesaikan kepemilikan identitas kependudukan bagi PPKS,” paparnya.
Setelah hal tersebut dilakukan, lanjut dia, selanjutnya sasaran jangka menengah, dengan target terlaksananya akreditasi seluruh LKS yang terdaftar, terwujudnya verifikasi dan validasi data PPKS binaan LKS, terwujudnya DTKS yang update, terwujudnya sinergitas dengan aplikasi IOP (Intelegent Operation Platform).
“Serta terwujudnya perlindungan dan jaminan sosial PPKS binaan LKS hingga nantinya terwujudnya penurunan angka kemiskinan,” jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Bupati Gresik Aminatun Habibah, mengukuhkan 17 anggota inti Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) masa bakti 2023-2028. Pengukuhan dilaksanakan di Aula Putri Cempo Kantor Bupati Gresik, Selasa (21/11/2023).
Pengukuhan ini dilakukan untuk mengantisipasi pertumbuhan angka kemiskinan di Gresik. Lantaran, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu program utama yang diusung oleh Pemkab Gresik.
“Artinya, kesejahteraan sosial ini memang dibutuhkan oleh masyarakat dan ini adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa semakin semangat menuju masyarakat sejahtera,” ucapnya.
Dari BPS, hingga akhir tahun 2022 angka kemiskinan di Gresik berada di angka 11,06%. Dari 1.284. 863 warga Gresik, ada sekitar 149. 044 ribu yang masih tergolong masyarakat miskin.
Untuk itu, diperlukan peran serta dan kerjasama antar pemerintah daerah dan organisasi masyarakat dalam menurunkan angka tersebut.
Bu Min sapaan akrabnya, menyebut hingga saat ini Pemkab Gresik melalui Dinas Sosial terus meningkatkan jumlah dan jenis bantuan yang dapat diberikan. Contohnya seperti program bantuan PKH Reguler, PKH Plus, PKH Inklusi, dan DBHCHT.
Bu Min berharap dengan bantuan dari LKS dan yang lain, dapat tersalurkan dengan tepat sasaran. Hal ini lantaran banyak ditemukan kasus warga yang mampu tetap mendapatkan bantuan sosial.
“Maka, saya harapkan nanti yang diutamakan adalah anak-anak asli asal Gresik. Karena memang ada banyak tempat yang memiliki anak-anak fakir dari luar kabupaten/kota. Maka, yang kita utamakan nanti adalah anak-anak kita dari Gresik,”harapnya.
Kedepan, ini menjadi pekerjaan besar bagi LKS dan semua pihak terkait untuk bergerak bersama mengikis kemiskinan dengan cepat. Harapannya dapat mewujudkan cita-cita Gresik sebagai kabupaten bebas kemiskinan. (faiz/aam)